Politik Balas Budi KPU

Posted: Januari 11, 2013 in Politik dan Pemerintahan

Salah satu implementasi dari Undang-Undang No.8/2012 yakni partai politik yang ingin ikut pemilu 2014 musti memenuhi persyaratan verifikasi di 33 propinsi, minimal di 377 kabupaten/kota, serta minimal di 3.347 kecamatan.

Dalam menilai persyaratan verifikasi, masalah mendasar menyangkut demografi dan iklim yang dialami partai politik tidak menjadi pertimbangan bagi KPU. Padahal semua orang tahu bahwa partai politik yang ikut verifikasi (tanpa kecuali) tidak mudah memenuhi syarat, khususnya syarat keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

Kalau persyaratan keanggotaan diterapkan dengan cara benar kepada semua partai politik maka tidak hanya partai politik non-parlemen yang mengalami kesulitan, tetapi juga mayoritas partai politik yang ada di parlemen mengalami kesulitan besar guna memenuhi persyaratan secara sempurna. Bahkan sangat mungkin jika diterapkan secara sempurna maka tidak ada satupun partai politik bisa lolos verifikasi.

Namun rupanya karena tidak mudahnya itulah sehingga membuka ruang bagi “partai politik” untuk kongkalingkong dengan verifikator, terutama terkait dengan pemenuhan syarat keanggotaan termasuk mengenai pemenuhan sampling keanggotaan sebanyak 10% dari jumlah kartu tanda anggota (KTA) partai politik yang masuk di setiap kabupaten/kota.

Dan anehnya lagi, persyaratan verifikasi di 3.347 kecamatan ditiadakan oleh KPU anggapan kemudian muncul, karena hal itu memberatkan bagi sebagian besar partai politik yang ada di parlemen. Itulah antara lain sehingga timbul ketidakpercayaan 24 partai politik terhadap verifikator dan juga terhadap “partai politik” yang dinyatakan memenuhi syarat.

Ketidakpercayaan itu kemudian partai politik non-parlemen minus Nasdem berkumpul mengambil langkah politik dengan cara membentuk aliansi memprotes keputusan KPU No.5/kpts/2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2014. Protes mereka bukannya tidak berdasar tetapi memang bila dicermati KPU lebih mengutamakan partai politik yang ada di parlemen, dimana tampak ada persyaratan verifikasi yang nampaknya mendapat diskon memadai. Adalah sangat mungkin diskon itu didapat, karena komisioner KPU dipilih oleh mereka yang saat ini ada di parlemen. Itulah yang disebut dengan istilah politik balas budi.

Jakarta, 10 Januari 2013.

Burhannuddin Saputu Peneliti di The Political Institute

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s