Terhadang Regulasi, Industri Farmasi Bakal Melamban

Posted: Februari 25, 2013 in Bisnis dan Ekonomi

SURABAYA-Pertumbuhan industri farmasi di Jawa Timur diperkirakan akan melambat mengingat sejumlah indikator mengalami kenaikan. Ditambah pemerintah mengenakan pada industri farmasi pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,3 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan pada masyarakat pengguna obat generik sebesar 10 persen.

Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Jawa Timur, Paulus Totok Lucida menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang efektif diberlakukan tanggal 23 Februari kemarin cukup memberatkan bagi industri farmasi. Apalagi, saat ini industri farmasi dihadapkan pada kenaikan sejumlah indikator seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL), upah buruh, hingga bahan baku. Karena itu, ia memperkirakan laju pertumbuhan industri farmasi di Jawa Timur akan mengalami perlambatan. “Kira-kira pertumbuhannya hanya 15 persen,” ungkapnya akhir pekan kemarin di Hotel Meritus Surabaya.

Sekadar menambahkan, salah satu perubahan signifikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 adalah menunjuk pemungut PPh Pasal 22 yang baru yaitu untuk transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi dengan PPh Pasal 22 terutang atas penjualan semua jenis obat dengan tarif sebesar 0,3persen dari dasar pengenaan PPN.

Menurut Paulus yang baru terpilih menjadi Ketua Umum GP Farmasi Jatim ini, agar produsen tidak merugi, tidak menutup kemungkinan produsen akan membebankannya pada end user (konsumen) dengan menaikkan harga obat. “Kisaran kenaikannya sekitar 10 sampai 20 persen. Kenaikan itu tidak akan bisa dihindari lagi. Kalau obat naik terus, mereka (apotik) berat untuk mensosialisasikan. Konsumen kelas menengah ke bawah juga kesulitan menjangkau harga obat,” ujarnya.

Namun Paulus akan mengambil sejumlah langkah supaya beban yang ditanggung industri dan end user bisa berkurang. Salah satunya menggandeng Dinas Kesehatan dan Balai POM Jatim membentuk program kerja (pokja) farmasi. Pokja itu, kata dia, akan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah di bidang farmasi termasuk mengusulkan agar obat generik bebas ppn. “Karena target pemerintah obat generik untuk masyarakat menengah ke bawah, maka ppn seharusnya jangan diterapkan,” katanya.

Paulus menganggap selama ini Jatim selalu ketinggalan kereta dalam hal menentukan suatu peraturan dan pelaksanaan. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak kondusif. Padahal, pertumbuhan industri farmasi Jatim tahun lalu cukup bagus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, sektor farmasi seperti produk obat kimia dan obat tradisional menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang di Jatim yang mencapai 16,54 persen. Disusul kelompok industri makanan yang mempunyai pertumbuhan sebesar 16,31 persen dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 11,54 persen.

Dengan berkaca pada pertumbuhan tahun lalu, Paulus mengatakan pihaknya akan mendorong industri farmasi untuk terus menggenjot pertumbuhannya. Saat ini, sedikitnya ada 30 industri farmasi dan 300 Pedagang Besar Farmasi (PBF) serta 1000 apotik yang tersebar di Jatim. “Industri terbesar adalah Otsuka Grup. Dia akan ekspansi tahun ini,” pungkasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s