Kadisbun Jatim : Soal PP Tembakau, Petani Tak Perlu Resah

Posted: April 10, 2013 in Bisnis dan Ekonomi

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Ir Moch Samsul Arifien, MMA meminta kepada petani tembakau agar tidak resah dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, karena penyusunan PP ini sudah melibatkan petani tembakau.

Menurut Samsul, PP No 109 Tahun 2012 tersebut hanya mengatur cara promosi rokok dan ditujukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok, bukan melarang petani tembakau.

“Maka itu petani tidak perlu resah. Petani di daerah lain mau turun ke jalan, Jawa Timur saya rasa tidak perlu. PP ini tidak menyebutkan pelarangan menanam tembakau, perdagangan, dan produksi rokok, serta larangan membawa dan menjual rokok,” tegas Samsul. Bila menolak PP tersebut, Samsul menyarankan kepada petani agar lebih baik uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui, setelah melalui jalan panjang, Pemerintah akhirnya mengesahkan RPP Tembakau menjadi PP. Pada tanggal 24 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani regulasi tersebut yang selama ini menimbulkan pro kontra. Sebab, dalam peraturan itu di satu sisi memberikan pendapatan ke negara melalui cukai sebesar Rp 80 triliun (per tahun), menyerap tenaga kerja lebih dari jutaan, tetapi di sisi lain berisiko terhadap kesehatan.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja, diperkirakan terdapat 2,7 juta atau 9 persen dari total penduduk Jawa Timur yang hidupnya baik secara langsung maupun tak langsung terkait dengan bisnis pertembakauan. Penyerapan tenaga kerja tersebut, meliputi kegiatan di tingkat budidaya sampai pemasaran rokok ke konsumen.

Namun Samsul meyakini bahwa industri tembakau tidak akan runtuh walau disahkannya PP itu. Menurutnya, substansi PP yang ditandatangani Presiden SBY cuma pengendalian dampak rokok sebagai zat adiktif melalui pembatasan iklan, penyebarluasan peringatan bahaya rokok bagi kesehatan manusia, pencegahan dan pengurangan bahaya rokok dalam masyarakat.

“Produk rokok yang diatur sebetulnya bukan tata niaga, tapi promosinya supaya pengusaha rokok tidak melakukan promosi secara berlebihan. Kalau bisa dalam kemasan rokok itu ada gambar yang menakuti akan bahaya merokok. Misal mulut kena kanker, dan lain-lain. Di kemasannya juga ada tulisan bahwa merokok mengganggu kesehatan, kadar nikotinnya, ada larangan menjual kepada anak di bawah 18 tahun dan ibu hamil. Itu sebetulnya yang akan dipangkas oleh pemerintah. Pemerintah tetap memperhatikan kehidupan petani tembakau,” terang Samsul.

PP Tembakau merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya. Dalam PP Tembakau, ada beberapa poin yang menyebutkan pelarangan menjual rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun, larangan iklan secara berlebihan.

Misal dalam Pasal 25 menegaskan “Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:
a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan c. kepada perempuan hamil.

Pasal 26 : (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau.
(2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Pasal 27 :
Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:
a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 29 :
Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s