KPPU: Terdapat Persekongkolan Tender di Proyek RSU Sulawesi Tenggara

Posted: April 29, 2013 in Hukum & Kriminal

Kamis 25 April 2013, KPPU telah membacakan Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011. Bertindak sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., dan beranggotakan R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph. D., selama pemeriksaan menemukan tindakan-tindakan yang mengarah pada persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara membagi-bagi paket tender yang akan dimenangkan. Para pihak yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah Panitia Tender selaku Terlapor I, PT Waskita Karya (Persero) selaku Terlapor II dan PT Adhi Karya (Persero),Tbk selaku Terlapor III.

Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang sengaja mengalah untuk paket yang tidak ingin dimenangkan dan fokus pada paket yang ingin dimenangkan serta proses evaluasi tender yang tidak semestinya adalah tindakan yang menghambat persaingan usaha. Atas penilaian tersebut, Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 kemudian menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;————————————————–

Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 3.168.820.000,- (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);———————————————-

Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 4.475.525.000,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);———————————————-

Selain itu Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 merekomendasikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara agar mengganti Kuasa Pengguna Anggaran, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender, untuk tidak dilibatkan sebagai kepanitiaan tender selama 2 (dua) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung KPPU, Jl. Juanda No.36. Jakarta Pusat

Keterangan Pasal :

Pasal 22 :
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s