Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) & Forum Korban Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (FK-BPLS), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Posted: Mei 30, 2013 in Pengetahuan

ANTARA/M Agung Rajasa Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara di Jakarta, Selasa (28/5).

ANTARA/M Agung Rajasa
Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara di Jakarta, Selasa (28/5).

Jakarta, 28 ,Mei 2013-Hampir 7 tahun sudah tragedi lumpur Sidoarjo (sejak 29 Mei 2005), menenggelamkan ruang hidup masyarakat di Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Namun dalam perkembangannya saat ini, ganti rugi kepada rakyat belum juga dituntaskan. Bahkan, BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) telah menjadikan bisnis kemanusiaan yang penuh dengan korupsi.

Forum Korban BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) melalui juru bicaranya Thoyib Bahri mengatakan telah melaporkan korupsi yang dilakukan BPLS kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Senin/27 April 2013 kemarin. “Awal ketidak adilan ini dimulai katika kami dipaksa untuk memberikan fee kepada oknum BPLS jika tanah kami ingin dibayar. Namun, permintaan fee tersebut terlalu besar (di atas 30 %), sehingga kami menolak. Penolakan tersebut berujung tanah kami ditetapkan oleh BPLS sebagai tanah sawah (tanah kami sebenarnya tanah darat)” Kata Thoyib.

Maka dari itu, KPA, FPPI dan FK-BPLS menyatakan sikap melalui aksi di depan Istana Negara, hari ini (selasa, 28 Mei 2013):

Mendesak Presiden SBY untuk memerintahkan BPLS untuk segera menyelesaikan pembayaran jual beli kepada warga yang belum dibayarkan sama sekali.

Mengusut tuntas korupsi dalam pembayaran jual-beli tanah dan bangunan di tiga desa terdampak sesuai Perpres 48 tahun 2008 (Desa Besuki, Kedung Cangring, Pejarakan), Kecamatan Pejabon, 1600 KK
Iwan Nurdin, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa laporan yang berasal dari temuan-temuan warga akibat tindakan BPLS yang selama ini terindikasi luas korupsi, wajib ditindaklanjuti oleh KPK. Ini adalah sebuah tragedy kemanusiaan, kelalaian serta bencana yang merugikan rakyat, namun BPLS telah menjadikannya ajang korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s