DPR abaikan rekomendasi Calon Anggota BPK

Posted: Juli 16, 2013 in Politik dan Pemerintahan

DPD RI berencana kirim surat ke Presiden dan ajukan gugatan sengketa kewenangan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengajukan gugatan sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) ke Mahkamah Konsitusi (MK), karena DPR RI kembali mengabaikan rekomendasi DPD RI terkait 3 calon anggota BPK RI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI dalam keterangan pers usai rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI di Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Didampingi Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri dan Ketua PPUU DPD RI I Wayan Sudirman, La Ode menjelaskan DPR RI kerap tidak memperhatikan pertimbangan DPD RI tentang calon anggota BPK, padahal ketetapan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. “Berangkat dari kasus pengabaian pertimbangan DPD oleh DPR tentang calon anggota BPK, maka telah disepakati bersama dalam rapat Panmus untuk segera mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke MK,” ujar La Ode.

Dalam waktu dekat, kata La Ode, Ketua DPD RI Irman Gusman akan berkirim surat ke Presiden SBY agar menunda pelantikan anggota BPK yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI tersebut.

“Surat untuk Presiden ini semacam peringatan dan upaya memberi pemahaman kepada publik, agar publik tau akar permasalahan apa yang membuat DPD ajukan sengketa kewenangan ke MK. Jadi DPD tidak dipersalahkan ke depannya,” tegas senator asal Sulawesi Tenggara tersebut.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri menyayangkan langkah DPR RI yang menetapkan nama lain diluar nama yang direkomendasikan oleh DPD RI. Menurutnya, proses fit and propert test (uji kepatutan dan kelayakan) yang telah dilakukan DPD sangat memperhatikan persyaratan integritas, kepemimpinan, dan kompetensi dari calon anggota BPK. Berbeda dengan DPR yang cenderung mengutamakan pertimbangan politik daripada pertimbangan kualitas.

“Putusan tentang calon anggota BPK itu menurut kami cacat secara konstitusi, katakanlah Komisi XI yang melakukan seleksi, tapi tetap yang memutuskan adalah fraksi-fraksi, rentan mendapat intervensi secara politik. Sementara, kami pilih sesuai dengan kemampuan dan integritas dari calon tersebut,” jelasnya.

Senator asal Kepri ini berharap Presiden memiliki pemahaman yang sama dengan DPD RI dan mempertimbangkan permintaan DPD RI untuk menunda pengangkatan Agus Djoko Pramono yg tidak direkomendasikan oleh DPD RI.

Senada dengan La Ode Ida dan Zulbahri, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I Wayan Sudirta mempertanyakan terminologi dari kata “pertimbangan” yang tercantum dalam UU. Sewajarnya, DPR tidak mengartikan kata “pertimbangan” sebagai sesuatu yang bisa dianggap atau bahkan diabaikan, sesuai dengan keinginan DPR.

Wayan mencontohkan, dalam pengangkatan Duta Besar RI, peraturan perundangan menyebutkan bahwa Presiden harus memperhatikan pandangan DPR. Aturan tersebut dimaksudkan agar Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat Duta Besar tidak bisa lagi seenaknya memilih calon Dubes.

“Pemahaman saya, pertimbangan DPD untuk DPR sama saja seperti pertimbangan DPR kepada Presiden tentang pemilihan Dubes RI. Apakah pernah terfikir jika DPR sampaikan pertimbangan tentang Dubes, tapi tidak didengarkan oleh Presiden,” tegas senator asal Bali itu.
Tambahnya, pertimbangan DPD seharusnya bukan menjadi perdebatan, karena kata-kata tersebut dimasukkan dalam ketentuan perundang-undangan, maka mengikat kepada siapapun dan tidak layak untuk dipermainkan.

“Kalau memang pertimbangan kami boleh diabaikan, maka untuk apa DPD RI diberikan kewenangan memberikan pertimbangan. Untuk itulah kami akan ajukan gugatan, agar MK dapat memberikan tafsir atas kata pertimbangan dalam UU, apakah memang mengikat untuk semua pihak termasuk DPR RI atau memang boleh diabaikan sama sekali,” pungkas Wayan.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan Agus Joko Pramono sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Taufikurrahman Ruki, salah satu anggota BPK yang telah memasuki masa pensiun per 18 Mei 2013.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s