Situasi Memanas, Bawaslu Keluarkan Rekom

Posted: Juli 16, 2013 in Politik dan Pemerintahan

Sehari Jelang Penetapan Cagub – Cawagub Jatim 2013

Surabaya, Bawaslu Jatim, Sabtu 13 Juli 2013 – Sehari Jelang penetapan pasangan calon gubernur – wakil gubernur Jawa Timur Tahun 2013, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengirim rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Rekomendasi ini dikirim untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengawasi tahapan Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013. “Melihat situasi dan suhu politik yang mulai menghangat, Bawaslu Jum’at malam kemarin menggelar rapat pleno untuk menyikapinya. Terutama soal dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan dan PPNUI,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufyanto saat menyerahkan rekomendasi ke KPU Jawa Timur, Sabtu sore.

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur sebagai berikut, Bawaslu meminta KPU Provinsi JawaTimur dalam melakukan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memedomani UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Terakhir Diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. Kemudian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013, Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Bawaslu Provinsi JawaTimur merekomendasikan sebagai berikut: pertama, KPU Provinsi Jawa Timur agar dalam memeriksa, meneliti dokumen administrasi terhadap dukungan persyaratan seluruh bakal pasangan calon, baik sebelum masa perbaikan maupun sesudah masa perbaikan harus didasarkan pada ketentuan dan aturan perundang-udangan yang berlaku. kedua, KPU Provinsi JawaTimur agar selalu berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia terkait dengan tahapan pencalonan, khususnya persyaratan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Urai Sri Sugeng Pujiatmiko,SH. pimpinan Bawaslu Jatim Divisi Hukum dan Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu lebih lanjut.

Menyambung Sufyanto , menyatakan “Bawaslu Jatim menghimbau elemen-elemen masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya ke KPU Jatim, hendaknya dilakukan secara santun, tertib dan beradab. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan,” harap Kandidat Doktor Ilmu Politik Unair ini. Bawaslu juga berharap, jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU Jawa Timur soal Penetapan Pasangan cagub-cawagub, hendaknya menggunakan mekanisme saluran hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. “Silahkan lapor ke Bawaslu, bila ada dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilukada Jawa Timur,” jelasnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s