Masih Menggunakan Watak Orde Baru, Petani Tidak Percaya BPN

Posted: Agustus 3, 2013 in Pengetahuan

Badan Pertahanan Nasional (BPN) sudah tidak lagi dipercaya petani. Kebijakan BPN dinilai lebih mengutamakan pengusaha atau pemilik modal ketimbang petani. Petani sering kalah oleh pengusaha atau pemilik modal dalam sengketa dan konflik tanah. Aksi blokade Jalan Tol Cikampek (11/7/2013) bentuk protes mereka terhadap sistem, sikap dan kinerja BPN.

“Mereka (Petani) sudah tidak percaya lagi pada BPN. Seharusnya, BPN fair (netral) sebagai pemberi layanan publik,” kata kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ken Yusriansyah, di Jakarta, kemarin (29/07).

Menurut Ken, aksi blokade jalan yang dilakukan petani Telukjambe, Karawang, bertujuan mencari simpati publik, keadilan, dan kepastian hukum terhadap kasus mereka. Aksi blokade jalan itu juga bentuk akumulasi kekesalan petani terhadap sistem kinerja BPN yang tidak berpihak kepada mereka. Aksi itu blokade itu dapat dihindari apabila aparat BPN mengerti filosofi reforma agraria.

Dalam filosofi reforma agraria itu petani dan lahan adalah dua instrumen yang tidak dipisahkan. Apabila keduanya bermasalah yang muncul adalah konflik. Di titik inilah BPN tidak paham tentang reforma agraria. Jika konsep reforma agraria tidak dapat dipahami maka itu sama saja fungsi BPN hanya di bidang administrasi saja. “Jadi reforma agraria bukan sekadar soal sertifikat tanah saja. Tapi yang lebih penting adalah tentang distribusi tanah. Jika ini tidak dipahami maka konflik dan sengketa akan terus bermunculan pada masa akan datang”.

Ken juga menyarakankan BPN menggunakan metode baru dalam penyelesaian sengketa dan konflik tanah. Selama ini pola penyelesaian yang digunakan BPN masih menggunakan watak Orde Baru yakni menggunakan pendekatan tangan besi seperti intimidasi dan upaya kriminalisasi. Di bidang kebijakan administrasi juga harus mengalami perbaikan. Selama ini petani Karawang mendapatkan diskriminasi pelayanan hukum di BPN. Padahal mereka mengadukan masalah ini sudah bertahun-tahun. Karena itu tidak heran apabila mereka mengadukan kebijakan BPN ke Komnas HAM.

Konflik ini dimulai sejak 1974. Persoalan mendasarnya adalah PT Agung Podomoro Land mengklaim kepemilikan lahan seluas 350 Ha yang telah dimanfaatkan masyarakat sejak 1958. Masyarakat membayar pajak tiap tahun, dan menguasai anah itu sudah puluhan tahun secara turun-temurun.

Konflik di Karawang merupakan potret buruknya manajemen pertanahan nasional. Warga yang memiliki bukti-bukti legal terkait hak atas tana dan sudah muncul desa definitif sejak tahun 60an dan berbagai macam bukti-bukti penguasaan fisik dan produksi pertanian oleh warga justru tidak pernah diakui oleh BPN RI secara resmi dengan mempercepat proses penyelesain konflik dan penegasan hak atas tanah bagi warga. “Menurut kami, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan BPN. Ini yang kami laporkan ke Komnas HAM.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s