RILIS FAIT: EMPAT CELAH POTENSI KECURANGAN PEMILU 2014

Posted: Oktober 21, 2013 in Politik dan Pemerintahan

JAKARTA – Perhelatan Pemilu 2014 sudah di depan mata. Namun, kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang diharapkan nantinya berlangsung jujur, adil dan transparan belum maksimal seiring ditemukannya DPT yang tidak valid oleh Bawaslu di berbagai daerah.

Selain penyusunan DPT, sisi pengamanan Pemilu juga yang sangat penting. Pengamanan Pemilu harus dapat menjamin sterilnya Pemilu dari tindakan manipulasi data dan hasil pemilu. Oleh karena itu, pengamanan Pemilu jangan dianalogikan sebagai sesuatu yang rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak di luar KPU. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan demokrasi, namun pengamanan pemilu tidak dapat dilepaskan dari prinsip transparansi.

“Pengamanan Pemilu jangan dianalogikan dengan rahasia, tetapi pengamanan Pemilu harus diartikan sebagai transparansi yang terbebas dari manipulasi. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila KPU bekerja sama dengan Lemsaneg dalam hal pengamanan Pemilu 2014 ”, sebut Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus.

Menurut Hotland Sitorus, setidaknya terdapat empat celah potensi kecurangan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Keempat celah tersebut adalah, celah administratif, celah teknologi (hardware/software), celah campur tangan manusia, dan celah regulasi (aturan).

“Adanya temuan e-ktp bermasalah dan DPT yang tidak valid mengindikasikan kuatnya celah kecurangan secara administratif. Dikaitkan dengan proses pembuatan e-ktp, maka perlu dipertanyakan, adakah mekanisme pengawasan pembuatan e-ktp yang dapat memastikan bahwa e-ktp yang tercetak jumlahnya sesuai dengan yang berhak mendapatkannya. Hal ini sangat berhubungan apabila dikaitkan dengan putusan MK pada Pemilu 2009 lalu, yang memperbolehkan penggunaan KTP bagi yang tidak tercantum di DPT. Jadi sangat jelas benang merahnya dan sangat potensial disalahgunakan pada Pemilu 2014 nanti.”, tegas Hotland Sitorus

“Celah kedua adalah, penyalahgunaan teknologi (software/hardware). Untuk penggunaan teknologi ini, FAIT berharap agar Komisi Dua DPR-RI menginstruksikan agar perangkat teknologi yang digunakan KPU divalidasi sebelum digunakan pada Pemilu 2014 nanti.”, lanjut Hotland Sitorus.

“Sedangkan celah ketiga adalah, campur tangan manusia (Penyelenggaraan Pemilu) yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam menentukan (merekayasa) hasil Pemilu. Celah keempat adalah, regulasi (aturan) yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara seperti MK dan KPU sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014”, tegas Hotland Sitorus.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua elemen bangsa agar bersama-sama mengawasi Pemilu 2014 yang akan datang. FAIT siap bergandengan tangan dengan lembaga terkait dalam hal pengawalan proses demokrasi ini.”, sebut Sekjen FAIT, Janner Simarmata

“Kami sedang mempersiapkan usulan-usulan yang berhubungan dengan teknis pengawasan Pemilu 2014. Sesegera mungkin, kami akan menyampaikannya kepada Komisi dua DPR-RI”, tegas Janner Simarmata.

“Selain itu, sebagai bentuk dedikasi kami terhadap bangsa ini, dalam waktu dekat FAIT akan menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengulas topik: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mengantisipasi Kecurangan Pemilu 2014. Seminar ini akan mengkolaborasi Para Pakar di bidang IT, Politik, Hukum dan Lembaga Terkait”, pungkas Janner Simarmata.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s