Tangkap dan Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Petani Indramayu, Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Tanah Waduk Bubur Gadung & Bebaskan Para Pejuang Agraria

Posted: November 27, 2013 in Hukum & Kriminal

MASSA PETANI DI DEPAN PENGADILAN KRIMINALISASI TANI

MASSA PETANI DI DEPAN PENGADILAN KRIMINALISASI TANI

Penolakan pembangunan waduk bubur gadung di desa Loyang Kecamatan Cikedung, Indramayu oleh para petani dari Serikat Tani Indramayu (STI) yang merupakan anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berbuntut aksi kekerasan terhadap petani sejak 25 Agustus 2013. Kini, masifnya perampasan tanah garapan masyarakat dan pemberangusan serikat tani Indramayu melalui upaya kriminalisasi oleh kepolisian serta intimidasi kepada anggota STI oleh kelompok preman, pemda, tentara dan kepolisian masih terus berlanjut.

Mengapa Menolak Waduk

Perlu diketahui, apa yang menjadi alasan penolakan STI terkait pembangunan waduk Bubur Gadung:
Pertama, proses pembangunan waduk yang sangat tertutup padahal akan menggusur dan merampas tanah garapan petani. Lebih dari ratusan hektar lahan garapan petani di Desa Loyang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu yang dihuni lebih dari ratusan KK dan sebagian besar anggota STI terkena rencana pembangunan waduk. Kedua, tidak ada sosialisasi dan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat penggarap terlebih dahulu. Dengan demikian, ganti kerugian atas tanah yang dipakai juga tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, pendekatan proyek lebih mengemuka. Waduk sebenarnya sudah ada di dekat areal pembangunan waduk yaitu Kosambi dan Sumur Batu, namun tersebut kurang maksimal karena terjadi pendangkalan. Bukannya melakukan revitalisasi waduk lama pemerintah malah membangun waduk baru.

Keempat, waduk yang ada selama ini tidak diperuntukan kepada rakyat namun lebih banyak digunakan untuk kepentingan perkebunan tebu milik PT.Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dalam hal mengairi tanah masyarakat, pengairan waduk ini dikuasai oleh mafia air yang mempraktekan komersialisasi air waduk dengan cara menarik biaya kepada petani dengan biaya tinggi. Sehingga dalih bahwa pembangunan waduk yang digembar-gemborkan untuk kepentingan pengairan petani, adalah penuh dengan kebohongan.
Keempat, meskipun mendapatkan penolakan yang kuat dari masyarakat, proyek tetap dipaksakan dengan tidak memperbaiki waduk yang sudah ada namun justru membangun waduk baru.

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Waduk

Sebagai mana diketahui, proyek Pembangunan Waduk Bubur Gadung yang dilakukan bersama dengan revitalisasi waduk Sumur Batu menelan dana 94 Milyar dana APBN. Waduk tersebut dibangun di atas tanah yang diklaim perhutani seluas sekitar 6,5 Ha. Padahal klaim perhutani ini berada di atas tanah garapan masyarakat yang tergabung dalam STI. Pembangunan waduk diindikasi penuh dengan praktek korupsi.

Mengherankan, jika benar lahan yang akan digunakan sebagai waduk adalah milik perhutani maka ada mekanisme tukar-menukar kawasan hutan, dengan jumlah besaran dua kali luasan lahan yang dipakai. Jika Bubur Gadung menggunakan 6 Ha lahan milik Perhutani, maka Pemerintah harus mengganti lahan dua kali luas, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No:P.41/Menhut-II/2012. Namun, sampai sekarang tidak pernah ditemukan bukti bahwa tanah pengganti sudah disiapkan. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa dana pengadaan tanah telah diselewengkan.

Namun, faktanya tanah tersebut adalah tanah garapan masyarakat. Anehnya, penetapan lokasi dan ganti kerugian kepada petani penggarap tidak pernah terjadi sesuai dengan Perpres 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres 36 tahun 2005 jo Perpres 65 tahun 2006.

Sesungguhnya klaim Perhutani atas tanah tersebut sangat lemah, sebab sampai sekarang perhutani belum mempunyai tata guna hutan kesepakatan. Perhutani belum mempunyai SK penetapan kawasan hutan.

Penolakan Berbuntut Kriminalisasi Petani

Sejak mempertahankan tanah dan menolak perampasan tanah atas nama atas nama pembangunan Waduk Bubur Gadung yang terjadi pada 25 Agustus 2013 yang telah berujung pada kericuhan, kini petani mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi.

Perlu diketahui bahwa aksi penolakan pembangunan waduk Bubur Gadung pada 25 Agustus oleh para petani STI diwarnai aksi penyerangan oleh preman yang dikoordinir oleh kepala Desa/Kuwu Loyang, Ahmad Subarjo. Akibat penyerangan preman tersebut, dua puluh dua petani mengalami luka-luka.

Bukannya menangkap para preman, aparat justru membiarkan aksi kekerasan terhadap petani berlangsung. Dalam situasi mempertahankan diri, satu alat berat terbakar. Aparat kepolisian yang kemudian dibantu oleh preman dalam kejadian tersebut melakukan tindakan represif dengan memukuli, menyeret dan menodongkan senjata serta menembakan gas air mata dan peluru karet yang diarahkan ke petani sehingga mengakibatkan puluhan petani luka-luka.

Bahkan, aparat justru menangkap dan mengadili para pimpinan STI yaitu Rojak, Wajo, Watno, Fansuri dan Rokman, sementara preman yang menyerang petani tidak ditahan dan bahkan belum disidangkan hingga saat ini.

Pasca aksi tersebut, intimidasi dengan melakukan pembakaran gubuk-gubuk petani, ancaman agar keluar dari STI serta intimidasi melalui sweeping seratus lima puluhan aparat serta preman pada 11 September di lahan garapan berbuntut terbakarnya empat gubuk, satu sepeda motor terbakar dan enam petani mengalami pemaksaan untuk keluar dari keanggotaan STI. Akibatnya, satu petani STI dari basis Sukaslamet meninggal dunia akibat kerasnya intimidasi, sementara puluhan petani lainnya mengalami trauma berat akibat intimidasi aparat dan preman.
Sampai saat ini (19/11) sudah sepuluh gubuk petani terbakar, dua puluh empat kambing terbakar, satu motor terbakar dan emas 12, 5 gram dan uang sejumlah Rp.4.150.000 raib. Bukan hanya itu, perampasan lahan garapan petani makin massif dilakukan oleh preman dan Perhutani di basis STI yaitu Sesepan, Loyang dan Kosambi Jajar.

Atas dasar rangkaian kejadian tersebut kami menuntut:
1. Tangkap dan adili pelaku pemukulan dan intimidasi kepada para petani STI
2. Usut tuntas korupsi pengadaan tanah pembangunan waduk Bubur Gadung di Indramayu;
3. Bebaskan enam petani STI dari segala tuntutan hukum;
4. Menggugat keabsahan lahan dan monopoli hutan oleh Perhutani yang nyata-nyata menyingkirkan sumber hidup petani sekitar hutan.

Jakarta, 18 November 2013

Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH)
Konsorsium Pembaruan Agraria, Kontras, Serikat Tani Indramayu, Bina Desa, Transformasi untuk Keadilan Indonesia, LBH Bandung, Pusaka, Persatuan Petani Hutan Jawa, Pusaka, Walhi Jabar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s