“Proyeksi Penegakan Hukum Pemilu 2014”

Posted: Januari 16, 2014 in Politik dan Pemerintahan

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) – LBH Jakarta

Dalam tahapan pemilu berjalan kedepannya, akan ada beberapa hal krusial yang penting untuk dipantau dan berpotensi terjadinya pelanggaran. Tahapan kampanye rapat umum di ruang terbuka, kampanye melalui media cetak dan elektronik, masa tenang pemilu, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan rekapitulasi suara, berpotensi besar memunculkan pelanggaran. Beberapa potensi pelanggaran itu sudah sangat kentara terjadi pada saat ini. Untuk kampanye melalui media cetak dan elektronik misalnya, meskipun belum diperbolehkan, namun sudah sangat massif dimana beberapa partai politik berkampanye menggunakan media cetak dan elektronik.

Meskipun potensi pelanggaran pemilu tersebut sudah sangat kasat mata, namun pengawas pemilu dan penegak hukum masih menghadapi problem dan kendala yang dari tahun ke tahun pemilu justru sama. Bawaslu belum secara aktif melakukan pengawasan sehingga memunculkan temuan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti. Bawaslu justru berharap besar terhadap partisipasi masyarakat, namun sisi lain fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat sangat minim. Secara teknis loket pelaporan pelanggaran juga belum difungsikan dengan efektif sehingga menyulitkan proses pelaporan itu sendiri. KPU juga belum memiliki peraturan untuk penanganan pelanggaran administrasi yang bisa difungsikan dalam penanganan pelanggaran, mengingat jenis pelanggaran ini cukup besar.

Penegak hukum juga demikian, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan belum secara efektif berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang memudahkan penegakan hukum pemilu. Ketika Bawaslu dan Sentra Gakkumdu telah sepaham atas suatu dugaan pelanggaran pidana, justru Kepolisian bisa berpendapat lain terhadap kasus tersebut.

Terhadap iklan kampanye di media elektronik aparat penegak hukum pemilu (bawaslu, kepolisian, dll) hanya memaknai ketentuan kampanye secara normatif dan gramatikal. Sehingga, sangat sulit menindak partai politik yang melakukan kampanye di media elektronik.

Mengingat tahapan pemilu yang akan krusial kedepannya, maka Kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawaslu direkomendasikan untuk segera membenahi mekanisme internal, khusus untuk pengaduan pelanggaran pemilu. Harus ada akses yang jelas bagi public jika akan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran. Salah satu hal terpenting adalah Bawaslu segera meng-aktifkan loket pengaduan yang ada digedung Bawaslu dan jajarannya, agar masyarakat tidak kebingungan lagi jika ingin melaporkan dugaan pelanggaran.

2. Bawaslu hendaknya secara aktif melakukan pengawasan dalam rangka penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi tanpa harus menunggu laporan masyarakat atau dengan dalih tengah memfungsikan pencegahan.

3. Khusus untuk kampenye di media cetak dan elektronik aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan pendekatan normatif namun harus melihat pendelatan lain seperti iklan yang muncul pada saat mendekati pemilu, partai yang muncul diiklan adalah peserta pemilu, posisi masyarakat yang sedang menentukan pilihan, terakhir ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara alat peraga dan iklan media.

4. Harus ada sinergitas yang baik antar lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tanggung jawab bersama antara kedua lembaga ini bisa cepat tertangani.

5. Harus ada perubahan dan perbaikan ketentuan kampanye melalui media cetak dan elektronik, sehingga ada pembatasan terhadap kegiatan kampanye di media cetak dan elektronik.

6. Harus segara dibentuk suatu kesepahaman yang baik, antar aparatur penegakan hukum pemilu, khususnya untuk penanganan pelanggaran pemilu.

7. Aparat Kepolisian juga seharusnya tidak hanya berfikir untuk persoalan pengamanan pemilu saja, tetapi juga harus membangun mekanisme dan kesepahaman yang kuat terkait dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu.

8. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, karena tidak mungkin jika kesuksesan pemilu 2014 hanya bergantung pada penyelenggara dan stakeholder terkait, mengingat keterbatasan yang dimiliki.

9. KPU harus segera menyusun peraturan untuk penanganan pelanggaran administrasi. Ini untuk menjamin adanya ketentuan yang jelas, tegas, dan pasti di dalam penanganan pelanggaran administrasi.
Demikianlah siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s