PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

Posted: Februari 10, 2014 in Pengetahuan

Pemerintah Bertekuk Lutut di Hadapan Korporasi Asing!
Nasionalisasi Aset Pertambangan untuk Kesejahteraan Rakyat!

Salam rakyat pekerja,
Selama bertahun-tahun hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi salah satu negara pengekspor mineral mentah terbesar di dunia. Berbagai sumber daya mineral yang berada di tanah Indonesia, seperti tembaga, emas, mangan, bauksit, dan lain-lain, diangkut begitu saja oleh korporasi asing ke negara-negara pemilik perusahaan tambang di Indonesia. Di negara-negara itulah kemudian, mineral mentah tersebut diolah menjadi bahan tertentu sehingga nilainya bertambah besar.

Ironisnya, setelah diolah menjadi bahan tertentu di negara-negara tersebut, Indonesia kemudian kembali membelinya dengan harga yang menjulang tinggi. Misalnya saja, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang harus mengimpor 500 ribu ton alumina dari Australia, padahal bauksit sebagai bahan baku alumina banyak ditemui di Indonesia. Contoh yang lain adalah industri stainless steel di Indonesia yang harus mengimpor feronikel dari Tiongkok, padahal feronikel yang diproduksi oleh Tiongkok tersebut memanfaatkan bahan baku nikel dari Indonesia. Inilah berbagai contoh ketertundukan pemerintah Indonesia atau rezim neoliberal di Indonesia yang patuh pada kehendak para pemilik modal di industri pertambangan.

Seluruh alur produksi yang berjalan di industri pertambangan selama ini tentu saja hanya akan menguntungkan para pemilik modal dan jelas sangat merugikan rakyat Indonesia. Apalagi jika mengingat dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan serta tersingkirnya kehidupan masyarakat di sekitar pertambangan. Berbagai konflik lahan selalu saja mewarnai wilayah-wilayah di sekitar pertambangan.

Upaya untuk mendorong industri pengelolaan mineral dan batubara nasional bagi kesejahteraan rakyat pada akhirnya dimulai ketika UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan, yang salah satu pasalnya mengatur pelarangan ekspor mineral mentah. Dalam pasal 170 UU Minerba disebutkan pemegang kontrak karya (KK) yang sudah beroperasi wajib melakukan pemurniaan. Pemerintah pun memberikan toleransi waktu selama 5 tahun (12 Januari 2014) kepada perusahaan tambang untuk membangun pabrik pemurnian (smelter). Larangan ekspor mineral mentah ini tentu saja akan meningkatkan ekonomi nasional karena Indonesia akan mendapat nilai tambah jangka panjang dari proses pengolahan mineral. Pembangunan pabrik pemurnian (smelter) juga akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

Namun menjelang larangan ekspor mineral tersebut berlaku efektif, Freeport mengancam akan memecat 100.000 pekerjanya, sementara Newmont mengancam akan memecat 30.000 pekerjanya. Hal ini lagi-lagi menunjukkan buruh/pekerja menjadi korban dari kerakusan para pemilik modal demi mendapatkan keuntungan. Demi menjaga keuntungannya, Freeport dan Newmont kembali mengancam melakukan penindasan terhadap buruhnya dengan melakukan PHK secara massal.

Akibat ancaman tersebut, pemerintah Indonesia pun memberikan kelonggaran kepada kedua perusahaan pertambangan raksasa tersebut, dengan mengizinkan kedua perusahaan tersebut untuk tetap diperbolehkan melakukan ekspor mineral mentah, melalui PP No 1 tahun 2014 tentang Pengolahan dan Pemurnian Barang Mineral serta diikuti dengan Permen ESDM No 1 tahun 2014. Kedua aturan inilah yang menunjukkan ketertundukan pemerintah Indonesia terhadap korporasi asing, karena melalui kedua aturan tersebut maka perusahaan tambang masih diperbolehkan untuk mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat hingga tahun 2017. Akibatnya, 66 perusahaan pertambagan, termasuk PT Freeport Indonesia dan Newmont, masih dibebaskan mengekspor mineral mentah hingga 2017.

Berbagai celah pun dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengakali UU Minerba demi mendukung keberadaan perusahaan-perusahaan tambang raksasa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan kadar minimal olahan konsentrat mineral mentah, khususnya tembaga dalam Permen ESDM yang baru. Sebelumnya, pada Permen ESDM No 20/2013 disebutkan bahwa konsentrat tembaga yang bisa diekspor harus berkadar Cu 99,99 persen, sedang pemurnian tembaga hingga 99 persen. Namun, karena PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara selama ini hanya mengolah konsentrat berkadar tembaga 30–40 persen, serta memurnikan 30–40 persen dari total produksi per tahun, maka aturan kadar minimal olahan tembaga pun diubah oleh pemerintah. Untuk pemegang KK, kadar minimum konsentrat tembaga dipatok 30 persen, sedangkan untuk pemegang IUP dipatok 15 persen. Inilah bentuk penipuan pemerintah, melalui PP Nomor 1 tahun 2014, yang hanya ingin memuluskan kepentingan perusahaan asing di Indonesia. Penipuan ini juga menunjukkan, bahwa pemerintah lebih melindungi kepentingan para pemilik modal dibandingkan mengutamakan pembangunan industrialisasi nasional yang kuat.

Perusahaan pertambangan raksasa seperti Freeport dan Newmont memang selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Selama beroperasinya perusahaan pertambangan raksasa di Indonesia, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun, sikap pemerintah Indonesia selalu saja melindungi kepentingan korporasi-korporasi asing tersebut. Freeport, misalnya, hanya memberikan royalti emas sebesar 1% dan royalti tembaga sebesar 1,5 – 3,5%. Padahal, jika melihat laporan keuangan Freeport McMoran tahun 2012 saja, Freeport telah menjual 915.000 ons emas dan 716 juta pons tembaga dari tambang Grasberg, Papua. Kinerja penjualan emas tersebut menyumbang 91% perjualan emas perusahaan induknya, yakni Freeport McMoran.

Walaupun rakyat Indonesia hanya menderita kerugian dari keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan raksasa ini, namun pemerintah Indonesia yang merupakan rezim neoliberal lebih memilih untuk melindungi kepentingan-kepentingan para para pemilik modal. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut oleh rakyat Indonesia. Dominasi perusahaan asing terhadap sumber daya energi di Indonesia pun sudah sedemikian besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengungkapkan, bahwa perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen perkebunan sawit. Jalan yang harus diambil oleh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui sumber daya alamnya adalah nasionalisasi tambang-tambang yang berada di Indonesia. Pengalaman nasionalisasi di berbagai negara, khususnya di Amerika Latin, menunjukkan bahwa nasionalisasi perusahaan asing merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah Bolivia yang mendapatkan keuntungan sebesar 16 miliar USD setelah melakukan nasionalisasi energi. Sebelum dilakukan nasionalisasi, Bolivia hanya menerima 2 miliar USD. Pandangan negatif bahwa nasionalisasi akan menurunkan investasi di negara tersebut bahkan terbantahkan. Pasca nasionalisasi, investasi sektor energi di Bolivia bahkan meningkat tiga kali lipat, dari 1,86 miliar USD menjadi 5,24 miliar USD dalam kurun waktu 2006-2012. Pengalaman nasionalisasi yang ternyata menguntungkan bagi negara dan mensejahterakan bagi rakyatnya juga dilakukan oleh Argentina dan Venezuela.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di sektor pertambangan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bangun persatuan kekuatan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal yang hanya tunduk dan patuh pada kepentingan para pemilik modal dan tidak peduli pada kepentingan rakyat.

Bangun kekuatan politik alternatif dari rakyat, melalui pembangunan partai politik untuk memastikan seluruh kebijakan politik yang dihasilkan oleh negara hanya untuk kepentingan rakyat pekerja.

Kapitalisme-neoliberalisme terbukti telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 5 Februari 2014
Komite Pusat – Partai Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s