Menunggu Ketegasan Hukum Politik Uang

Posted: Maret 24, 2014 in Pengetahuan

*Oleh : Junaidi

Genderang kampanye pemilihan caleg legislatif (caleg) sudah ditabuh mulai 16 Maret 2014 lalu. Janji-janji politik juga tidak lupa ditebarkan untuk menarik dukungan rakyat. Yang tak kalah pentingnya dalam perhelatan politik itu, sebelas partai politik (parpol) peserta pemilu mendeklarasikan gerakan anti politik uang. Walau terkesan klise, tapi gerakan itu tampaknya gagal.

Ambil contoh, baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah membawa kasus dugaan money politics ke ranah hukum. Adalah Syamsul Arifin, caleg DPRD Jatim dari Partai Hanura dapil 5 (Malang Raya) sebagai tersangkanya karena diduga membagi-bagikan barang berupa beras. Kini berkas kasus tersebut dinyatakan p21 alias lengkap, dan siap diadili.

Pelanggaran kampanye berupa pemberian barang ini sangat penting untuk terus ditegakkan, mengingat selama ini praktek demikian banyak terjadi di negeri ini. Ironisnya, hanya segelintir pelaku yang sudah diproses hukum.

Untuk menghindari dari jeratan hukum, para caleg rupanya punya siasat baru untuk tidak membagi-bagikan uang secara langsung kepada masyarakat, melainkan barang seperti beras, minyak, gula, hingga voucher. Tujuannya tidak lain agar masyarakat memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Hal inilah yang menyebabkan penegak hukum kesulitan untuk mengusut kasus money politik. Padahal jika lebih tegas, penegak hukum dalam hal ini Bawaslu bisa menjerat caleg yang melakukan politik barang itu dengan mengacu pada Undang Undang No 12 Tahun 2002 tentang Pemilu.

Pasal 10 dalam UU itu menyebutkan, bahwa suatu tindakan yang dalam hal ini politik uang mencakup dua aspek. Pertama, dari sisi pelaku; pelakunya adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kedua, dari sisi bentuknya; berupa menjanjikan dan atau memberikan uang dan atau materi lainnya kepada pemilih.

Jika UU itu dijabarkan, politik uang itu bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi karena memberikan suap berupa uang atau barang kepada pihak lain untuk mencapai tujuan politik. Dalam kaitan ini pemberi dan penerima dapat dikategorikan sama-sama melakukan pelanggaran, sehingga kedua belah pihak dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun aturan lain yang secara tegas mengatur penegakan hukum ini ialah Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilu, yang berbunyi “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang‑undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Dalam kenyataannya, meski terancam hukuman tetapi praktik politik uang sudah menjadi hal lumrah di masyarakat.Tidak heran setiap penyelenggaraan pemilihan umum muncul jargon wani piro, serangan fajar, serangan dhuha, terima uangnya jangan pilih orangnya, dan lain-lain.

Karena itu, politik uang ibarat wabah yang telah menjangkiti sendi-sendi demokrasi di negeri ini. Bahkan, telah menular ke berbagai organ lainnya. Buktinya, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persepsi masyarakat terkait pemilu pada 2013, salah satunya mengenai politik uang menunjukkan sebagia besar masyarakat beranggapan politik uang itu lazim.

Survei yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia ini menempatkan Medan sebagai kota tertinggi dengan 88 %. Lalu Jakarta di posisi kedua dengan 84,89%, Ambon (86,67%), Palembang (70,10 %), Bandung (66,87 %), Surabaya (77,02% ), Denpasar (55,25 %), Mataram (44,29 %), Makassar (64 %) dan Samarinda (29,23 %).

Maka itu, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi politik uang agar demokrasi berjalan dengan baik. Jika ada indikasi terjadinya politik uang, masyarakat agar tidak segan melaporkan ke Bawaslu. Dengan demikian, meski tidak bisa diberantas setidaknya politik uang bisa diminimalisir.

Dimuat di Harian Radar Surabaya, Sabtu (22/3/2014)
*Penulis bergiat di Tjaraka Library Surabaya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s